Upaya Upaya Penegakan Ham Di Indonesia

Upaya Upaya Penegakan HAM di Indonesia - Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak jaman pemerintahan Ir.Soekarno dahulu. Hal ini disebabkan karena HAM (Hak Asasi Manusia) tidak lagi dilihat sebagai perwujudan paham yang bersifat individualisme maupun liberalisme. Pada hakekatnya hak asasi insan harus dipahami menggunakan sudut pandang mansiawi sebagai hak hak inheren, menjunjung tinggi harkat dan martabat atas nama kemanusiaan. Apapun latar belakang agama, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin maupun pekerjaanya haruslah terlihat sama dilihat dari perspektif HAM. Di kalangan masyarakat, banyak yang berasumsi bahwa upaya penegakan ham di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sangat tidak efisien. paya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia memang harus dibenahi dan ditingkatkan.

Pada dasarnya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah gencar dilakukan, Hal ini dibuktikan dengan tindakan Indonesia yang mengapresiasi serta mengatakan sambutan positif terhadap kerja sama internasional dalam upaya upaya Penegakkan HAM di aneka macam Negara. Selain itu, bukti aktual bahwa pemerintah Indonesia mengatakan respon positif terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia maupun di dunia Internasional mampu dilihat dari respon presiden terhadap pelanggaran ham mirip pada kejadian insiden agresi di daerah daerah tertentu mirip irak, palestina, afganistan dan lain sebagainya. Tidak hingga disitu saja namun upaya pemerintah dalam menegakkan Ham juga diperkuat dengan  adanya desakan pada PBB yang mengharuskan PBB bertindak tegas pada israel yang telah melakukan invasi pada palestina yang pada kesannya menyebabkan korban jiwa baik laki laki, perempuan, tua, muda, anak anak, hingga balita sekalipun.

Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM di Indonesia

Komitmen pemerintah dalam upaya penegakan ham di Indonesia juga telah ditunjukkan dengan sangat terang pada pembangungan Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2000 - 2004 yang berakhir dengan pembentukan kelembagaan terkait dengan HAM.

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di indonesia pada hakekatnya memang telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menitikberatkan pada beberapa aspek hak individu maupun kelompok sesuai dengan UU no 39 tahun 1999 yang mengatur wacana ham (hak asasi manusia) sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk berkeluarga.
3. Hak kebebasan pribadi.
4. Hak menerima keadilan.
5. Hak atas rasa aman.
6. Hak kesejahteraan
7. Hak anak.
8. Hak wanita.
9. Hak untuk turut serta dalam proses pemerintahan.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak main main dalam upaya penegakkan ham di Indonesia.

Pengakuan Serta Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan ham di indonesia

Meskipun negara Indonesia terbentuk sebelum diproklamirkan UDHR, namun pada dasarnya beberapa hak asasi serta kebebasan fundamental telah diakui keberadaanya dalam UUD 1945. Baik itu hak rakyat (kelompok) maupun hak individu. Namun pada ketika itu hak individu tidak berlangsung mirip semestinya karena Indonesia tengah berada dalam konflik bersenjata dengan negara Belanda. Ketika masa RIS (republik indonesia serikat), telah dibentuk tidak kurang dari 35 pasal dalam UUD RIS 1949 yang mengatur wacana hak asasi sebagai upaya penegakan ham di Indonesia itu sendiri yang dilakukan secara legal formal. Namun karena singkatnya masa berlaku RIS tidak memungkinkan adanya upaya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia secara menyeluruh.

Pengertian dari Upaya penegakan HAM yaitu seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan ham semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pertimbangan ham yang berlatar belakang pada kenyataan sejarah bahwa ham yaitu sebuah ukuran tertinggi dalam keberhasilan pembangunan bangsa mampu dilihat jikalau upaya penegakan ham telah dilakukan secara maksimal dan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah ikut andil dalam upaya pemerintah menegakkan ham di indonesia.

Pencegahan pelanggaran HAM
pencegahan pelanggaran ham merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghormatan ham secara persuasif. Secara tidak langsung hal ini juga bersenggolan dengan upaya penegakan ham di Indonesia. adapun bentuk upaya pencegahan pelanggaran ham di Indonesia yaitu sebagai berikut:

• Menciptakan tata perundang-undangan ham secara lengkap dan jelas.
• Menciptakan lembaga lembaga terkait dengan proses pengawasan serta pemantauan ham.
• Menciptakan undang undang dengan pembentukan lembaga peradilan yang khusus menangani ham.
• Melaksanakan pendidikan Hak asasi pada masyarakat dengan melalui perantara keluarga, lingkungan, sekolah dan masyarakat.

Penindakan pelanggaran HAM

upaya pemerintah dalam menindak pelanggaran ham berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

• Munculnya pelayanan, pendampingan, advokasi hukum, konsultasi bagi masyarakat yang tengah menghadapi problem berkaitan dengan ham.
• Penerimaan pengaduan problem pelanggaran ham dari korban.
• Dilakukannya investigasi dengan cara melakukan pencarian data, info informasi serta fakta terkait dengan kejadian yang tengah berlangsung di masyarakat.
• Menyelesaikan masalah melalui jalur damai, negosiasi, konsiliasi, nediaasi maupun penilaian para ahli.
• Penyelesaian problem pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh peradilan ham.

Lembaga penegakan HAM

Lembaga penegakan ham yaitu lembaga yang mengurusi problem pelanggaran ham, kiprah dari lembaga ini yaitu memeriksa, mengusut serta mengadili pelaku pelanggaran ham sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Adapun lembaga penegakan ham di Indonesia yaitu sebagai berikut:

• LSM HAM.
• Komnas HAM.
• Lembaga pinjaman perempuan dan anak anak.

Pada dasarnya seluruh lembaga penegakan ham memiliki kiprah dan kewajiban untuk mengatakan penyuluhan, mengkaji, memantau serta melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti problem pelanggaran ham.

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Terdapat aneka macam referensi problem pelanggaran ham di indonesia yang akan selalu diingat sebagai problem pelanggaran aturan tinggat berat. Adapun problem pelanggaran ham tersebut antara lain adalah:

• Kasus Marsinah.
• Kasus penembakan mahasiswa trisakti.
• Kasus timor timur.
• Kasus munir.
• Dan lain sebagainya

Berbagai macam pelanggaran Ham berat di Indonesia tersebut telah saya rangkum dan saya bahas dalam artikel sebelumnya yang berjudul 18 Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

Hambatan penegakan HAM di Indonesia
Dalam melakukan tugasnya, lembaga ham memiliki kendala, hambatan, dan tantangan dalam menegakkan ham di indonesia. Adapun hal hal yang menghambat upaya penegakan ham di indonesia yaitu sebagai berikut:

• Peraturan yang bersifat otoriter yang telah dikeluarkan oleh pemerintah orde lama.
• Adanya aturan kolonial yang telah menjadi peninggalan atau warisan.
• Rendahnya pemahaman aturan dari pihak aparat penegak hukum.
• SDM memiliki kesadaran aturan yang rendah.
• Mekanisme lembaga HAM yang belum terpadu.
• Faktor geografis indonesia yang sangat luas sehingga pemahaman aturan tidak merata.
• Penetrasi ideologi dari komunisme
• Penetrasi ideologi dari liberalisme.

Peran serta masyarakat sebagai bentuk upaya penegakan ham di indonesia
Upaya pemerintah menegakkan ham di indonesia tentu tidak terlepas dari peranan masyarakat karena kiprah serta masyarakat yang aktif sangat besar lengan berkuasa pada keberhasilan penegakan ham. Adapun kiprah masyarakat yanag mampu dilakukan untuk menegakkan ham yaitu sebagai berikut:

• Dalam masyarakat perlu diingatkan untuk selalu mengikuti norma yang bercermin dari keadilan dan hak hak warga negara.
• Mengutamakan musyawarah serta mufakat untuk merampungkan permasalahan di lingkup masyarakat.
• Masyarakat dihentikan melakukan main hakim sendiri supaya tercipta kepastian hukum.
• Pemerintah yang berperan sebagai alat negara diberikan amanat untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat sesuai pembukaan UUD 1945 alenia IV.
• Hukum serta keadilan dalam upaya melindungi ham dilakukan segenap pihak (masyarakat, pemerntah) melalui kesadaran diri dan pengetahuan.

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, Negara indonesia mengalami kemunduran dalam hal penegakan ham di aneka macam wilayah. Hingga puncaknya pada tahun 1966 kemunduran tersebut berlangsung menyangkut kebebasan untuk saling berpendapat. Di masa orde gres kemunduran upaya penegakan ham mengalami puncaknya karena tidak diakuinya ham di semua bidang yang pada hakekatnya telah tercantum dalam UUD 1945. Di kancah internasional selama 32 tahun pemerintahan masa orde baru, upaya pemerintah dalam menegakkan ham telah dilakukan dengan diterbitkannya dua instrumen ham internasional. instrumen tersebut yaitu konversi mengenai hak untuk anak dan hak untuk perempuan.

Pada tahun 1993 telah dibentuk komnas ham yang bertugas menegakkan ham di indonesia. Pembentukan ini sesuai dengan keputusan presiden no 50, 1993. tujuan utama komnas ham yaitu membangun kondisi kondusif tertib ham serta memaksimalkan pinjaman ham.

Pada kurun pemerintahan sekarang inipun pemerintah harus terus berupaya untuk menegakkan ham. upaya pemerintah dalam menegakkan ham tersebut harus dilakukan supaya tercipta kondisi kondusif tertib hak asasi manusia.

Itulah artikel saya kali ini yang berjudul upaya upaya penegakan ham di indonesia yang secara tidak langsung membahas upaya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia yang mampu saya sampaikan, terimakasih.

Bagikan Artikel ini