Sejarah Republik Indonesia Serikat (Terbentuknya Ris, Konstitusi Dan Permasalahan)

Sejarah Republik Indonesia Serikat (Terbentuknya RIS, Konstitusi dan Permasalahan) - Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Pembentukan RIS merupakan wujud kesepakatan antara Belanda, Indonesia dan Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) dalam Konferensi Meja Bundar. Pada saat itu, kesepakatan disaksikan oleh perwakilan PBB adalah United Nations Commission for Indonesia (UNCI). RIS diketuai oleh Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta selaku Perdana Menteri. Sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) tersebut mencakup proses terbentuknya RIS, Konstitusi RIS, serta permasalahan dalam pemerintahan RIS.

Foto Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) dilatar belakangi oleh Agresi Militer Belanda ke II yang terjadi pada 19 Desember 1048. Pada Agresi Militer tersebut terjadi penyerangan Belanda terhadap Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibukota Indonesia. Selain itu, Moh. Hatta, Soekarno, Sjahrir beserta tokoh lainnya juga ditangkap oleh pihak Belanda. Karena Ibukota Indonesia telah dikuasai oleh Belanda, pihak Indonesia membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang bertempat di Sumatera. PDRI diketuai oleh Sjafruddin Prawiranegara. Kali ini saya akan menjelaskan wacana sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mencakup proses terbentuknya RIS, Konstitusi RIS, dan permasalahan dalam pemerintahan RIS. Berikut ulasan selengkapnya.

Sejarah Republik Indonesia Serikat (Terbentuknya RIS, Konstitusi dan Permasalahan)

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) dilatar belakangi oleh Agresi Militer Belanda ke II. Agresi Militer ini menjadikan Belanda memperoleh kecaman dari beberapa pihak. Salah satunya adalah pihak Amerika Serikat yang mengatakan ancaman kepada pihak Belanda bahwa Amerika akan menghentikan segala proteksi yang diberikan. Akibat ancaman tersebut membuat pihak Belanda melakukan perundingan dengan Indonesia. Akhirnya timbul kesepakatan Perjanjian Roem Royem antara Belanda dengan Republik Indonesua pada tanggal 7 Mei 1949.

Baca juga : Kedatangan AFNEI dan Perlawanannya di Daerah Daerah Indonesia

Terbentuknya RIS dan Konferensi Meja Bundar

Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mencakup proses pembentukannya. Terbentuknya RIS diawali dengan pertemuan Konferensi Meja Bundar yang terjadi pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh UNCI dan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Pertemuan ini dihadiri oleh pihak Belanda, Indonesia dan BFO. Kemudian Pemerintah RI membentuk delegasi berdasarkan Konferensi Meja Bundar yang mencakup Drs. Moh. Hatta (Ketua) dan beberapa anggota mirip Ir. Djuanda, Mr. Moh. Roem, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Prof. Dr. Supomo, Mr. Muwardi, Mr. Suyono Hadinoto, Kolonel TB Simatupang, dr. J. Leimena, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan dr. Sukiman. Delegasi Indonesia ini dibentuk pada tanggal 4 Agustus 1949.

Dalam sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) terdapat satu perwakilan dari beberapa pihak. Dari pihak Belanda (J.H. van Maarseveen) dan dari BFO (Sultan Hamid II). Terbentuknya RIS ditengahi oleh wakil UNCI adalah Merle Conhran, Critley, dan R. Heremas. Konferensi meja bundar menghasilkan beberapa kesepatan seperti:

1. Penyerahan kedaulatan bagi Indonesia tanpa disertai syarat apapun dan pihak Belanda tidak mampu menarik kembali kedaulatan tersebut.
2. Belanda akan diberikan izin baru atas perusahaannya, dikembalikan hak miliknya serta akan diberikan jaminan atau konsensi dari RIS.
3. Hutang hutang Belanda yang telah ada sejak tahun 1942 akan di tanggung oleh RIS.
4. Karesidenan Irian Barat akan diselesaikan statusnya dalam kurun waktu 1 tahun.
5. Pembentukan Repubilk Indonesia Serikat atau RIS yang termasuk aliansi Belanda

Pengakuan Belanda terhadap Indonesia terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan tersebut didasari oleh penyerahan kedaulatan (soevereiniteitsoverdracht) yang telah ditandatangi di Istana Dam, Amsterdam, Belanda. Pengakuan tersebut menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi pihak Belanda. Hal ini dikarenakan pengesahan Belanda sebelumnya pada tahun 1945 akan berakibat aksi polisionil yang akan terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Hal tersebut yang menjadi awal sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam proses terbentuknya RIS.

Keputusan Konferensi Meja Bundar menjadikan beberapa pihak kecewa alasannya diduga keluar dari gerakan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini membuat beberapa anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh sebagai hadiah saja. Kekecewaan tersebut diperparah dengan Indonesia yang diharuskan untuk membayarkan hutang Belanda sebanyak 6,5 milyar gulden. Namun sehabis itu disekapati pihak Indonesia hanya cukup membayar 4,5 milyar gulden. Sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam proses terbentuknya RIS membuat Indonesia terdiri dari 7 Negara Bagian beserta 9 Daerah Otonom. Berikut 7 nama negara belahan Indonesia adalah :

1. Negara Republik Indonesia (RIS)
2. Negara Jawa Timur
3. Negara Sumatera Selatan
4. Negara Sumatera Timur
5. Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta
6. Negara Madura
7. Negara Indonesia Timur

Baca juga : 10 Latar Belakang dan Isi Perjanjian Giyanti

Kemudian terdapat 9 daerah otonom (berdiri sendiri) yang tidak termasuk federasi seperti:

1. Daerah Banjar
2. Kalimantan Timur (tidak termasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir)
3. Jawa Tengah
4. Belitung
5. Kalimantan Barat (Daerah Istimewa)
6. Riau
7. Kalimantan Tenggara
8. Bangka
9. Dayak Besar

Konstitusi RIS

Selanjutnya terdapat sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mencakup Konstitusi RIS. Pada saat Konferensi Meja Bundar, pihak BFO dengan Indonesia juga menandatangani perjanjian yang membahas wacana Konstitusi RIS. Perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 1949. Perjanjian Konstitusi RIS ditandatangani oleh pemimpin 16 negara atau daerah yang tergabung dengan RIS seperti:

1. Susanto Tirtoprodjo (Negara Indonesia) berdasarkan Perjanjian Renville
2. Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur)
3. Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka)
4. Jamani (Kalimantan Tenggara)
5. Radja Mohammad (Riau)
6. Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat)
7. Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatera Timur)
8. Djumhana Wiratmadja (Negara Pasundan)
9. Abdul Malik (Negara Sumatera Selatan)
10. Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar)
11. Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar)
12. Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur)
13. P. Sosronegoro (Kalimantan Timur)
14. A. Mohammad Jusuf (Belitung)
15. R.V. Sudjito (Jawa Tengah)
16. A.A Tjakraningrat dari Negara Madura

Menurut Konstitusi RIS dalam sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS), membuat pembentukannegara federasi yang meliputi:

• Negara Republik Indonesia yang mencakup beberapa wilayah yang termasuk dalam Perjanjian Renville.
• Negara yang dibentuk Belanda melalui Konferensi Malino mirip Negara Indonesia Timur (Cokorde Gde Sukowati selaku Prediden dan Najamudin Daeng Maewa selaku Perdana Menteri), Negara Sumatera Timur (Dr. Mansyur selaku wakil), Negara Sumatera Selatan (Abdul Malik selaku wakil), Negara Madura (Cokroningrat selaku wakil), dan Negara Jawa Timur (Wiranata selaku wakil).

Baca juga : Sejarah dan Isi Perjanjian Renville

• Negara kesatuan yang mampu berdiri sendiri.
• Daerah yang bukan termasuk daerah bagian.

Konstitusi RIS dalam sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk atas persetujuan antara BFO dengan Indonesia. Namun di sisi lainnya terdapat organisasi KNIP yang melakukan sidang pada tanggal 6 sampai 14 Desember 1949 mengenai hasil Konferensi Meja Bundar. Sebenarnya terbentuknya RIS merupakan wujud penyelewengan paling besar dari proklamasi kemerdekaan. Tetapi KNIP mendapat keputusan dalam KMB alasannya tidak ada jalan lainnya. Hal ini juga dikarenakan oleh naskah konstitusi RIS yang bersifat tetap dan tidak mampu dirubah. Untuk mengantisipasi hal hal yang akan terjadi, KNIP memilh wakil dari masing masing 12 negara anggota KNIP semoga mampu menjadi dewan perwakilan dari RIS.

Sidang KNIP yang membahas wacana hasil Konferensi Meja Bundar dihadiri oleh 325 anggota dari KNIP. Dimana pada saat itu terdapat 31 orang yang meninggalkan sidang, 62 orang yang menolak dan 226 orang yang menyetujui hasil KMB. Kemudian KNIP menyetujui hasil KMB pada tanggal 15 Desember 1949. Berdasarkan persetujuan tersebut terdapat beberapa insiden Konstitusi RIS dalam sejarah Republik Indonesia Serikat yang meliputi:

1. Pengadaan pemilihan Presiden RIS yang memiliki calon tunggal yakni Ir. Soekarno pada tanggal 15 Desember 1949.
2. Pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949.
3. Melantik Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS pada tanggal 17 Desember 1949.
4. Melantik Kabinet RIS dan Perdana Menteri (Drs. Moh. Hatta) yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949.

Permasalahan Dalam Pemerintahan RIS

Pada tanggal 23 Desember 1949, RIS dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Dalam masa pemerintahan tersebut terdapat beberapa permasalahan RIS yang termasuk dalam sejarah Republik Indonesia Serikat. Permasalahan dalam pemerintahan RIS ini mencakup ekonomi yang semakin buruk, terjadi kerusuhan, dam merusak mental masyarakat. Pada saat itu terdapat kebijakan Gunting Syafruddin adalah kebijakan keuangan pemerintah sebagai solusi inflasi dan defisit anggaran. Kebijakan ini mengharuskan terjadinya pemotongan uang anggaran belanja pada tanggal 19 Maret 1950.

Menurut sejarah Republik Indonesia Serikat, permasalahan dalam pemerintahan RIS tidak hanya itu. Adapula pengurangan kepegawaian sipil maupun militer. Hal ini dikarenakan keuangan negara yang tidak cukup untuk membayar gaji mereka. Mereka yang telah dikeluarkan akan ditampung oleh pihak pemerintah. Masalah ini membuat beberapa diantaranya ditransmigrasikan ke beberapa daerah. Namun dalam pemerintahan RIS, problem kepegawaian ini belum mampu diselesaikan dengan tuntas. 

RIS membentuk tenaga militer yang dinamakan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang anggotanya berasal dari Tentara Nasional Indonesia dan sebagian bekas KNIL. Personil KNIL mencakup 33.000 orang yang dilebur menjadi anggota APRIS sampai menjadi 30 perwira. Namun bekerjsama Tentara Nasional Indonesia dengan KNIL merupakan musuh dan rival. Hal ini membuat goncangan psikologis bagi TNI. Pembentukan APRIS menjadikan permasalahan dalam pemerintahan RIS dalam sejarah Republik Indonesia Serikat. Pihak KNIL menolak Tentara Nasional Indonesia masuk ke dalam APRIS dan menuntut semoga KNIL sebagai aparat negara bagian. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia keberatan untuk menjalin kerjasama dengan pihak KNIL.

Menurut sejarah Republik Indonesia Serikat, permasalahan dalam pemerintahan RIS dalam bidang militer membuat konflik baru di Bandung. Hal ini menjadikan terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA mengatakan ultimatum kepada pemerintahan RIS. Selain itu Negara Pansundan juga menuntut pemerintahan RIS semoga negaranya tidak dibubarkan serta menuntut semoga tentara Pasundan diakui.

Permasalahan dalam pemerintahan RIS yang termasuk dalam sejarah Republik Indonesia Serikat cukup banyak. Seperti Sultan Hamid II menuntut kekuasaan ditempatnya dan menolak masuknya TNI. Selain itu ia juga tidak mengakui menteri pertahanan dari RIS. Adapula gerakan Andi Aziz yang berada di Ambon, Makassar. Kemudian dikenal dengan nama Republik Maluku Merdeka atau RMS. Setelah itu muncul pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo yang membuat pemerintahan RIS semakin kacau.

Bagikan Artikel ini